Menjadi Katalisator untuk Ekosistem Peternakan yang Komprehensif
Peternakan selama ini mempunyai perputaran nilai yang sangat besar. Sudah saatnya, peternakan tak hanya sekadar dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga bagaimana diposisikan sebagai pilar ekonomi yang kokoh bagi negara.
Dalam susunan kepengurusan baru di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, peternakan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus dan dinilai mempunyai potensi besar untuk berkembang. Pasalnya pada periode kepengurusan sebelumnya, peternakan masuk di salah satu Komite Tetap (Komtap) dari WKU pertanian, dan sekarang peternakan telah naik kelas menjadi WKU sendiri. Dari sini ada harapan besar dari para stakeholders yang concern di bidang ini, supaya peternakan bisa punya Kementerian sendiri.
Karena kalau kita melihat di perikanan pun, saat ini sudah menjadi Kementerian sendiri, dan harusnya peternakan pun juga bisa demikian. Ini bukan berbicara egosentris, tapi memang permasalahan dan nilai yang dikelola oleh peternakan itu besar. Kita ambil contoh di industry perunggasan saja, perputaran nilainya bisa ratusan triliun per tahun, sehingga hal itu harus lebih dieksplor lagi. Belum lagi dari komoditas yang lain.
Terlebih apabila mengkalkulasikan semua mata rantai yang ada di sektor peternakan dan bisa dikonsolidasikan, maka angka nilainya akan luar biasa besar. Melihat hal tersebut, WKU Peternakan Kadin Indonesia akan mengadakan Livestock Summit untuk memaparkan berbagai data dan nilai yang luar biasa besar di sektor peternakan ini. Sehingga banyak pihak dapat membuka mata bahwa peternakan adalah pilar ekonomi yang kuat bagi negara.
Sementara itu, dalam gelaran tersebut Kadin juga akan mengundang berbagai asosiasi bidang peternakan, baik yang berkaitan dengan komoditas unggas, sapi pedaging, sapi perah, domba, kambing hingga babi dan lain-lain. Hal ini dirasa menjadi sebuah hal yang sangat penting. Pasalnya, selama ini berbagai asosiasi peternakan ini dibuat untuk kepentingan anggotanya masing-masing.
Sementara dalam sektor ini ada macam-macam jenis pemainnya. Maka dari itu, di sini Kadin Indonesia berupaya untuk menjadi wasitnya. Karena selama ini wasitnya langsung ke Kementerian, sedangkan Kementerian pun juga sangat banyak tugasnya. Sedangkan setidaknya di dalam Kadin sendiri juga terhimpun para pelakunya.
Jadi ibarat tinju, kita itu menjadi sparing partnernya Kementerian. Kita ingin tahu beban sektor peternakan itu apa, sehingga Kadin juga bisa membantu pekerjaan tersebut. Dan setelah semuanya ditransfer, baru kita flooring dengan pelaku di sektor ini, karena tidak semua pelaku itu paham kondisi sebenarnya yang terjadi.
Begitu pun sebaliknya, belum tentu juga Kementerian itu juga paham masalah di lapangan. Seperti bagaimana persoalan lapangan terkait ketersediaan jagung. Dimana banyak pelaku usaha yang berharap agar aturan impor jagung itu tidak saklek, tapi harus menyesuaikan kondisi real di lapangan. Karena seringkali, data juga tidak mewakili realita yang ada di lapangan. Jadi diharapkan Kadin WKU Peternakan ini menjadi wadah yang menyatukan dan menjadi penghubung dari berbagai kondisi ini.
Di lain sisi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi agenda yang tengah dikawal oleh Kadin WKU Peternakan. Karena tak bisa dipungkiri bahwa program MBG ini membuka kesempatan besar bagi sektor peternakan sebagai penyedia sumber protein hewani dominan bagi masyarakat. Terlebih pada bidang perunggasan yang kemungkinan bisa menguasai > 40% dari bahan baku yang dibutuhkan. Kenapa? Perlu kita pahami bersama bahwa ayam dan telur itu pasti menjadi paling dekat dan mudah serta paling terjangkau.
Maka disitulah kita harus bertindak dan bersiap. Dimana dengan adanya MBG ini, maka penyerapan produk unggas bisa ditingkatkan, sehingga tingkat supply demand ini akan terkoreksi. Untuk itu, kita juga harus menyamakan data antara kesediaan bahan baku oleh pelaku dan keperluan untuk MBG ini. Begitupun pada produk komoditas peternakan yang lain.
Untuk langkah awal, Kadin WKU Peternakan tengah melakukan pertemuan dan audiensi bersama berbagai Kementerian dan lembaga terkait untuk membahas program MBG ini. Dimana tentu ada Kementerian Pertanian yang kaitan dengan produksi produk peternakan. Kemudian dengan Kementerian Koperasi untuk memverifikasi sejauh apa dan bagaimana keterlibatan koperasi dalam program ini. Serta tentu saja dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memverifikasi bagaimana mekanismenya dalam program tersebut.
Dan tidak lupa dengan Kementerian Desa, karena berbagai program peternakan mayoritas berada di desa. Diharapkan dengan pertemuan bersama berbagai instansi terkait, dapat menjadi langkah awal yang signifikan. Dengan menyelaraskan informasi yang selama ini simpang siur, kami dapat membuat keputusan strategis yang tepat. Dan dalam hal ini, Kadin Indonesia tentu ingin menjembatani semua para pelaku di sektor peternakan, mulai dari peternak rakyat hingga integrator atau corporate besar.
Bagaimana bisa sinergikan semuanya, dan posisi WKU Peternakan Kadin Indonesia tentu tidak pro ke kiri maupun tidak pro ke kanan. Jadi kita ingin menjadi katalisator, untuk menyatukan semuanya menjadi suatu ekosistem yang komprehensif baik itu untuk yang besar, kecil, maupun menengah.
Dikutip dari artikel drh Cecep Muhammad Wahyudin, SH., MH., Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan, Kadin Indonesia di Majalah Poultry Indonesia (www.poultryindonesia.com)
