Optimisme Kinerja Industri Perunggasan 2025
Memasuki tahun 2025, industri perunggasan Indonesia mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan pembatasan kuota impor GPS (Grand Parent Stock). Kebijakan ini memicu berbagai respons, baik positif maupun negatif, salah satunya mengenai apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk menerapkan pembatasan tersebut.
Meskipun banyak pihak yang mendukung arah kebijakan ini, namun banyak juga yang berpendapat bahwa langkah tersebut perlu dilakukan secara bertahap mengingat kondisi industri saat ini yang masih penuh tantangan.
Kebijakan pembatasan kuota impor GPS memang perlu diterapkan sementara ini. Karena masih ada dampak ekonomi tentang penurunan demand dengan adanya penutupan perusahaan/ pabrik.
Misalkan salah satu contohnya penutupan pabrik garmen dengan mem-PHK sebanyak 5.000 karyawan. Dampaknya juga akan terkenan keluarga mereka, serta berdampak pada bisnis sekitar seperti kontrakan, warung, hingga jasa transportasi online. Di sektor perunggasan, dampak serupa harus dihindari agar tidak merugikan banyak pihak.
Tidak dipungkiri, beberapa perusahaan perunggasan sudah mulai mengalami kesulitan dan bahkan ada yang menghentikan operasionalnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi industri ini dengan memastikan ketersediaan protein hewani berkualitas dan harga terjangkau bagi masyarakat secara seimbang.
Untuk menjaga harga tetap terjangkau bukan berarti menurunkan kualitas, melainkan memastikan bahwa harga jual tetap mencerminkan biaya produksi yang wajar, namun tetap berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat peternak.
Agar harga bisa di atas HPP, maka supporting untuk mendapatkan HPP yang tidak tinggi juga harus dilakukan. Antara lain, dukungan bahan baku pakan seperti harga jagung yang tidak terlalu tinggi, karena komposisi di makanan ternak dalam memproduksi ayam cukup besar. Makanan ternak pengaruhnya terhadap harga broiler (ayam pedaging) itu sekitar 70 %, kemudian layer (ayam petelur) sekitar 55-60 %.
Oleh karena itu, pengelolaan dan pembinaan petani jagung secara efisien dan penggunaan pupuk yang berkualitas (tidak dipalsukan) sangatlah penting. Harapannya, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, ketegasan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab dapat tercapai, demi mendorong perbaikan dalam sektor ini.
Selain itu, penting bagi stakeholder industri perunggasan untuk menjaga keseimbangan dan tidak terjebak dalam ambisi yang berlebihan. Kegagalan dalam mengelola perusahaan perunggasan akan menimbulkan kerugian yang signifikan. Bila tidak dilakukan dengan baik dan kurang berkoordinasi serta berkolabirasi dengan stakeholder perunggasan yang lain.
Oleh karena itu, untuk menciptakan kestabilan harga yang adil bagi semua pihak adalah hal yang perlu dijaga, meskipun tantangan di sektor produksi dan permintaan pasar cukup besar. Ayam dan telur tetap menjadi salah satu sumber protein hewani yang paling terjangkau dan mudah diolah, sehingga menjadikannya pilihan utama bagi banyak konsumen.
Perunggasan Nasional Sudah Swasembada
Industri perunggasan Indonesia telah mencapai tingkat swasembada, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang harus diimpor, seperti GPS, bungkil kedelai, dan beberapa vitamin. Namun,impor produk akhir (finish product) sudah tidak dilakukan, yang menandakan bahwa kita telah berhasil mencapai swasembada.
Sementara itu, Indonesia telah berhasil mempertahankan tidak adanya impor produk ayam olahan dengan tetap terus berinovasi dan meningkatkan kualitas, efisiensi produksi sampai dengan ayam olahan. Bahkan diharapkan industri perunggasan untuk menjadi eksportir ke negara lain. Dimana saat ini, sudah ada beberapa perusahaan nasional yang melakukan ekspor produk unggasnya ke beberapa negara. Baik berupa ayam olahan, ayam hidup dan sapronak. Hal ini mengindikasikan kemandirian sektor perunggasan nasional.
Kesimpulannya, industri perunggasan Indonesia telah mencapai swasembada. Fokus utama kini adalah bagaimana memastikan produk perunggasan tetap terjangkau, baik harga maupun ketersediaan produknya bagi masyarakat. Untuk itu semua lini industri harus dapat beroperasi secara efisien, tanpa mengurangi kualitas.
Support dari sektor lain, seperti ketersediaan listrik dan biaya transportasi yang tidak terlalu membebani produksi.
Dikutip dari artikel Achmad Dawami, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) di Majalah Trobos Livestock (www.troboslivestock.com)
